5 (lima) indikator yang menunjukkan masih rendahnya mutu pendidikan

Telah banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan kita. Namun hasilnya ternyata belum memuaskan.
5 (lima) indikator yang menunjukkan masih rendahnya mutu pendidikan kita,adalah:
1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami akan pentingnya pendidikan terutama
masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok desa, sehingga banyak sekali
anak-anak usia sekolah yang putus sekolah dan dipekerjakan oleh orang
tuanya untuk membantu menopang kehidupan keluarganya. Sehingga kualitas
pendidikan masyarakat tetap rendah
2. Perubahan kurikulum. Terlalu dekatnya jarak perubahan kurikulum belakangan
ini tidak seperti seharusnya yaitu 10 tahun sekali dan kurangnya realisasi
pendekatan kurikulum yang baru serta pengawasan yang selalu terputus di
tengah jalan mengakibatkan para pelaku pendidikan menjadi seperti layang-
layang putus yang tak tentu arah tujuan. Sehingga makin tak jelaslah arah
dan tujuan kurikulum yang ingin dicapai, yang mengakibatkan semakin
rendahlah kualitas pendidikan yang ada di Negara ini
3. Nilai rata-rata hasil UAN masih rendah baik dari standar nasional maupun
internasional.
4. Penyetaraan pendidikan pada tingkat pengajar yaitu minimal harus S1.
Dengan adanya penyetaraan pendidikan para pengajar diharapkan semakin
meningkat pula lah kualitas pendidikan pada peserta didik
5. Sertifikasi pada tingkat pendidik, Sertifikasi menunjukan secara kualitatif
tenaga pendidik sudah memenuhi standar yang diharapkan, dengan adanya
standarisasi tenaga pendidik diharapkan kualitas hasil pendidikan dapat
terus meningkat.

alasan mengapa kelima masalah tersebut muncul pada pendidikan kita, adalah:
1. Banyak anak yang putus sekolah karena rendahnya taraf hidup masyarakat Indonesia sehingga bersekolah atau pendidikan merupakan hal yang dianggap masih luar biasa dan hanya untuk orang kaya saja.
2. Kurikulum yang terlalu cepat berganti seiring dengan bergantinya pemerintahan, yang menginginkan penyempurnaan kurikulum dari kurikulum sebelumnya yang dirasa belum dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh.
3. Ketidak merataan kualitas pengajar, kelengkapan fasilitas pada setiap sekolah, letak geografis Indonesia dan ketidak seragaman informasi yang didapatkan pada setiap sekolah diseluruh pelosok daerah, hal itu menyebabkan banyak sekolah-sekolah yang belajar dengan fasilitas dan pengajar yang seadanya, maka dengan itu hasil pada saat UAN jauh dari yang diharapkan.
4. Demi meningkatkan kualitas sumber daya para pendidik maka pemerintah menyetarakan tinggkat pendidikan yang layak untuk menjadi seorang pengajar, diharapkan dengan meningkatnya kualitas para pengajar maka meningkat pula kualitas hasil didiknya.
5. Karena melihat standar ekonomi para pengajar di Negara kita sangat rendah dibandingkan dengan Negara lain maka diadakanlah sertifikasi untuk para pengajar guna untuk meningkatkan tingkat ekonomi dari para pengajar juga untuk lebih meningkatkan kembali kualitas para pengajar.

Beberapa alternative solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu:
1. Pemerintah melakukan penyuluhan secara menyeluruh keseluruh pelosok akan pentingnya pendidikan bagi anak Indonesia guna meningkatkan kualitas masyarakat;
2. Pemerintah dan masyarakat mengawasi penyaluran dana BOS jangan sampai tercecer di tengah jalan dan memberikan sangsi tegas terhadap aparat yang melakukan penyelewengan;
3. Dinas melakukan pembinaan secara tuntas tidak setengah-setengah dan diawasi terus secara berkala oleh pengawas dan kepala sekolah sampai benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan;
4. Penyetaraan pendidikan jangan hanya dijadikan pendidikan yang formalitas ( ijasah belian) yang hanya memperhatikan asal ada ijasah tetapi penambahan kualitas pendidik tidak dihiraukan.
5. Sertifikasi jangan hanya dijadikan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik tetapi harus menjadi motivasi bagi pendidik dalam meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan kualitas pendidikan.
6. Disamping kualitas SDM tenaga pendidik yang harus ditingkatkan, system pendidikan pun harus terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan yang harus dihasilkan dari jenjang pendidikan yang ada.
7. Tenaga lain yang terlibat di dalam system pendidikan (selain pendidik) seperti Cabang Dinas, Dinas sampai Departemen harus ditempati oleh SDM yang sesuai dibidangnya sehingga mereka akan memahami persoalan yang ada sekaligus membuat solusinya yang tepat.
8. Penempatan pejabat di bidang pendidikan harus melalui tahapan dan seleksi yang ketat bukan atas dasar KKN.